KARAKTERISTIK SOSIAL MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PERKEMBANGAN SUMBER ALAM LINGKUNGAN LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa.  Dan, lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir.  Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan.  Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiviersity) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi, di tengah gemerlapnya kekayaan alam nan melimpah ternyata Indonesia belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat disekitarnya yaitu masyarakat pesisir. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia namun kenyataannya masyarakat pesisir masih merupakan masyarakat miskin baik secara kultural maupun struktural.

Salah satu penyebabnya adalah banyak pihak termasuk elit penguasa yang tidak mau bertanggungjawab terhadap kepentingan mereka dalam mengeruk sumberdaya lingkungan laut. Selain itu, penyebab yang timbul dari masyarakat setempat adalah ekosistem sumber alam lingkungan laut yang telah mengalami degradasi sebagai akibat eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak ramah lingkungan dan terkendali. Keawaman masyarakat tersebut adalah tantangan bagi para ahli untuk memperbaiki strategi hidup dan kearifan lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, semakin terasa bahwa untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pemahaman sosiologi masyarakat pesisir.  Sosiologi masyarakat pesisir ini direkonstruksi dari basis sumberdaya dan bersumber pada aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumberdaya alam lingkungan laut.

1.2 Perumusan Masalah

-        Bagaimana mengatasi lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kelautan dan wilayah pesisir

-        Bagaimana menyesuaikan karakteristik sosial masyarakat dengan metode peningkatan sumberdaya lingkungan laut untuk menunjang kondisi ekonomi masyarakat setempat

-        Apa inti permasalahan yang menjadi pengaruh timbulnya kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir

-        Merujuk kepada program pembangunan, program seperti apa yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan para nelayan

1.3 Tujuan

Makalah ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

  1. mengidentifikasi karakteristik sumberdaya kelautan dan kondisi wilayah pesisir di beberapa wilayah Indonesia,
  2. mengidentifikasi dan menelaah berbagai kendala dan permasalahan yang muncul sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir,
  3. menyusun program dan rekomendasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir.

1.4 Manfaat

Makalah ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir. Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir baik sosial maupun ekonomi. Selain itu, secara bersama-sama dapat menjaga lingkungan alam laut dari berbagai dampak yang dapat mengancam kelestariannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km2. Lingkungan alam laut tersebut banyak mengandung sumber  alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia diantaranya pasir, kerikil, kerang, bakau, ikan, dan sebagainya.

Namun, pada kenyataannya Bangsa Indonesia belum bisa menjadi bangsa yang maju meskipun kekayaan sumberdaya  yang berada di laut sangat melimpah dan potensi dari kekayaan laut tersebut dapat diberdayakan oleh penduduk sekitar demi meningkatkan taraf hidup mereka di masa mendatang, Oleh karena itu, demi menjaga keberlanjutan sumberdaya tersebut, maka perlu kiranya dirancang dan diimplementasikan rambu-rambu atau batasan-batasan eksploitasi disesuaikan dengan keberadaan sumberdaya, zonasi dan karakteristik sumberdaya serta karakteristik daerahnya sebagai satuan wilayah pembangunan.

Banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir kurang terbuka terhadap teknologi dan tidak cocoknya pengelolaan sumberdaya dengan kultur masyarakat setempat. Untuk melihat setiap dimensi dari masyarakat pesisir, berikut akan dijelaskan terlebih dahulu, Apa yang dimaksud dengan masyarakat pesisir itu?dan seperti masayarakat pesisir itu?

Berdasarkan pendapat Nikijuluw dalam Dietriech (2001)1 “Masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai  kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir”. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain.

Setiap komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk memperjelas perbedaan masyarakat pesisir dengan yang lain, berikut matriks masyarakat berdasarkan unsure pengikat sosial sosial yang terjadi pada suatu komunitas

2.2 Klasifikasi Masyarakat

Tabel 1. Matriks masyarakat

Unsur pengikat sosial kerumunan Golongan Sosial Jaringan sosial Kelompok sosial himpunan komunitas
Pusat orientasi Dasar Mungkin ada Ada Ada ada Ada
Sarana interaks Tidak ada Mungkin ada Dasar Ada ada Ada
Aktvts interaks Mungkin ada Mungkin ada Dasar Ada ada Ada
Kesinambungn Tidak ada Dasar Mungkin ada Ada ada Ada
Identitas Tidak ada Mungkin ada Mungkin ada dasar dasar Dasar
Lokasi Tidak relevan Mungkin ada Mungkin ada Mungkin ada Mungkin ada Dasar
Adat, norma Tidak ada Dasar Mungkin ada dasar dasar Dasar
Organisasi Tidak ada Tidak ada Mungkin ada Tidak ada dasar ada
Pimpinan Mungkin ada Tidak ada Mungkin ada dasar ada Ada

Sumber : Koentjaraningrat (1990)

Berdasarkan klasifikasi di atas, merujuk pada pendapat Redfield maka karakteristik sosial masyarakat pesisir berada pada setiap komunitas. Namun, kebanyakan masyarakat pesisir merupakan tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Desa terisolasi diantaranya para nelayan yang tidak punya akses dan hanya mengabdikan dirinya kepada sumber laut.

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakterisik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya  didominasi dengan pelayan. Pelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol.

“nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat open acces dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir sepeti nelayan memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka” (Satria, 2002)2.

2.3 Karakteristik Masyarakat

Selain itu, karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memilki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah.

Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan” (Satria, 2002)3. Dari masalah utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaannya.

Dalam hal ini peranan aktif LSM sangat membantu dalam mengarahkan strategi pembangunan yang diperlukan masyarakat pesisir dan menunjang pengelolaan sumberdaya lingkungan laut di sekitar tempat tinggal mereka misalnya budidaya perikanan . Pengelolaan ini dilakukan dengan kegiatan nyata yang sesuai dengan warna dari kultur masyarakat setempat. Selain itu LSM harus mampu memberikan masukan dan kritikan bagi strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Lemahnya Keterlibatan Stakeholder

Masalah yang muncul dari beberapa kelembagaan adalah memperlakukan masyarakat pesisir dengan cara dan sudut pandang secara sama. Sejatinya, masyarakat tidak dapat diperlakukan dengan sama dalam aturan-aturan yang sifatnya mekanistik karena masyarakat bukanlah mesin. Kegagalan yang terjadi dalam proses pembangunan yang terjadi di masyarakat pesisir disebabkan karena kebanyakan dari proyek pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat pesisir adalah proyek yang berorientasi hasil dengan mengabaikan proses pembangunan dan kultur masyarakat pesisir. Selain itu, banyak dari pihak luar yang kurang antusias dan kurang simpati dalam keikutsertaan membangun sumberdaya wilayah pesisir dan memberdayakan masyarakat setempat.

Munculnya masalah tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar stakeholder karena belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tesebut. Selain itu, lemahnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sering berdampak pada munculnya ketidak-sepahaman dan konflik penggunaan ruang antar stakeholder dalam rangka menjaga keseimbangan keberlanjutan sumberdaya alam yang berada di sekitar wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, tekait dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas pengkajian kebijakan kelautan secara partisipatif dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan.

Masyarakat pesisir memerlukan bentuk kegiatan nyata yang dapat membangun ekonomi mereka tanpa menghilangkan kultur dan karakteristik dari masyarakat pesisir tersebut. Maka diperlukan bentuk kegiatan yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri segala urusan daerahnya. Begitu juga dengan wilayah pesisir, ketua masyarakat atau kepala suku dapat bekerjasama dengan penduduk untuk mengurus pesisir dan lautnya sesuai dengan adat mereka. Namun, disamping itu masyarakat pesisir harus bekerjasama juga dengan pemerintah atau BPL (Badan Penyuluhan Lapangan) untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat supaya pengelolaan sumberdaya alam lingkungan laut dapat termanfaatkan dengan baik dan lestari.

Pemerintah atau pihak luar harus memberikan wewenang kepada masyarakat dengan memberikan tanggungjawab penuh kepada masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, penegakan aturan dan memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk mengemukakan strategi sesuai dengan keinginan mereka. Dewasa ini ada program yang belum banyak ditemukan di Indonesia yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (PSWP-BM). Program ini memiliki kapasitas dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya mereka dengan baik (Tulungen dalam ,….)4

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat akan berjalan secara berkelanjutan berdasarkan tingkat pengendalian stakeholder. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi masyarakat.

Pertamacommand and control, model ini merupakan model yang memberikan wewenang seluas-luasnya terhadap pemerintah sehingga prosesnya berlangsung secara sentralistik. Kedua, model CBM, dalam model ini (masyarakat terdidik) nelayan atau pelaku usaha perikanan yang mempunyai wewenang untuk mengelola sumberdaya sepenuhnya. Terakhir adalah model co-management, model ini sama-sama melibatkan antara pemerintah dan masyarakat (nelayan) dalam mengelola sumberdaya”(Satria, 2002)5

Proses pengelolaan sumberdaya yang dilaksanakan dengan program PSWP-BM dan model-model pendekatan terhadap masyarakat pesisir, dapat memberikan keleluasan terhadap masyarakat pesisir yang karakternya cenderung keras dan tegas dalam mengembangkan keahlian mereka secara optimal. Selain itu, baik kegiatan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah harus bersifat fleksibel, agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

3.2 Permasalahn Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Keterbelakangan dan kemiskinan bukanlah cerita baru bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua kemiskinan absolute dan kemiskinan relative (Satria, 2002)6. Kemiskinan absolute adalah masyarakat yang secara alamiah benar-benar miskin berdasarkan ketentuan ukurannya. Sementara itu, kemiskinan relative merupakan kemiskinan dari suatu kelompok pendapatan bila dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya

Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir. ketertinggalan ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu : kemiskinan structural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu.Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan.. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu (Nikijuluw dalam Die, 1996)7.

Kemiskinan kultural terjadi karena faktor internal, nelayan miskin karena kurangnya modal dan keterbatasan teknologi dan menajemen bahkan karena sifat malas yang dimiliki oleh nelayan yang menyebabkan dia miskin. Berbeda dengan kemiskinan cultural yang timbul dari intern, kemiskinan structural terjadi karena factor eksternal misalnya adanya hambatan bagi mobilitas vertical nelayan, tidak adanya dukungan dari pemerintah atau hubungan patron-klien yang masih bersifat asimetris.

Aspek  struktural menyebabkan lemahnya posisi nelayan atau pembudidaya ikan dalam pemasaran. Proses tawar menawar menyebabkan para nelayan sangat lemah dan tidak berdaya karena hasil produksi mereka yang masih minim. Selain itu, desakan kebutuhan yang memaksa nelayan untuk menerima tawaran harga dari pasar meskipun harga tersebut sangat merugikan nelayan. Sehingga kajian tentang pemberdayaan untuk mengatasi masalah para nelayan, kemiskinan dan keterbelakangan sangatlah penting.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Wahyono, 2001). Program pemberdayaan masyarakat adalah program yang seluruhnya melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat,dan berbasis masyarakat karena pihak luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternative pemecahan masalah bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan maka harus ada pengetahuan yang luas dan penguatan system lokal sehingga ide dan gagasan para nelayan patut didengarkan dengan baik.

7Dietriech G. Bengen. Pelatihan Pengelolaan Wilayah Terpadu. (Bogor 2001)

Selain itu, pemberdayaan harus berlanjut dan bukan untuk waktu yang singkat., karena kekompleksan suatu masalah disetiap individu dan setiap masyarakat berbeda-beda. Sekarang  ini, sudah banyak proses pemberdayaan bagi para nelayan miskin yang tertinggal. Namun, sering kali nelayan hanya menjadi pihak yang dibela bukan diperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka. Proses pemberdayaan bukan lagi suatu proses advokasi melainkan proses tindakan dan pendidikan yang mendatangkan perubahan yang bermanfaat bagi para nelayan.

3.3 Program-Program Pemberdayaan

Permasalahan mendasar dari kemiskinan yang terjadi di masyarakat tentunya para nelayan yang tidak berdaya adalah kurang terlibatnya para nelayan dalam pemberdayaan sosial ekonomi. Masyarakat kurang dilibatkan secara total dalam pelaksanaan program pembangunan yang menyangkut kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan pemberdayaan masyarakat seakan-akan menjadi new mainstream upaya bagi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan suatu proses pemberdayaan dapat dilihat dari seberapa erat kerjasama antara masyarakat dan stakeholder dan stakeholder dengan pihak pemerintah daerah. Menciptakan lapangan kerja dan mendekatkan masyarakat dengan sumber modal, teknologi dan pasar merupakan salah satu cara pendekatan dari  proses pemberdayaan.

Setelah dikembangkannya program pemberdayaan di masyarakat pesisir, maka perlu adanya rancangan program-program yang dapat diimplementasikan sampai generasi mendatang, dapat mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pesisir dan meningkatkan pendapatan para nelayan. Program pengentasan kemiskinan contohnya penggunaan es dan rantai dingin. Nelayan menggunakan es untuk hasil tangkapan ikan mereka agar awet sejak ikan ditangkap sampai ikan tiba di pasar.

Program besar lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan  adalah pembangunan sarana perikanan khususnya pelabuhan perikanan dari yang paling kecil yang dimiliki nelayan sampai yang paling besar pelabuhan perikanan samudera. Selain program-program diatas, pengembangan koperasi perikanan, kelompok usaha bersama, dan pengembangan kemitraan usaha dapat dijadikan rujukan program untuk mengentaskan kemiskinan (Nikijuluw dalam Bengen, 2001)8. Selain program pengentasan kemiskinan, program pengelolaan

8 Dietriech G. Bengen. Pelatihan Pengelolaan Wilayah Terpadu. (Bogor 2001)

wilayah pesisir juga sangatlah penting karena komunitas masyarakat pesisir berdomisili di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumberdaya yang terkandung di wilayah pesisir dan laut. Pada saat yang sama juga masyarakat harus bisa menjaga lingkungan dan ekosistem pesisir agar penggunaan sumberdaya pesisir tidak menimbulkan dampak negatif.

Langkah pertama program pengelolaan sumberdaya adalah mengidentifikasi isu dan masalah di wilayah pesisir, mengadakan program pendidikan penyuluhan bagi masyarakat, mengadakan kerjasama antara masyarakat dengan suatu lembaga (Darmawan dalam Bengen,2001)9,. Program nyatanya adalah pengelolaan dan budidaya perikanan, pengembangan system  agribisnis dalam upaya meningkatkan pendapatan para nelayan. Program lain adalah kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengembangkan pariwisata secara optimal namun  seimbang antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi (Soebagio,2004)10.

Namun perlu diperhatikan, pembangunan sarana pariwisata yang menggunakan sumberdaya dan keindahan lingkungan laut harus sesuai dengan ekowisata. Karena bisa jadi hal tersebut dapat mengakibatkan tingginya biaya hidup setempat. Sementara itu, keunikan ekosistem di suatu lingkungan adalah nilai dasar dan modal utama yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan pariwisata.

9 Dietriech G. Bengen. Pelatihan Pengelolaan Wilayah Terpadu. (Bogor 2001)

10 Soebagio .Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Kepulauan Seribu dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.(Bogor,2004)

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu, dibalik kemarginalannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkkan karakter budayanya

Masyarakat pesisir yang memiliki karakter tegas, keras, dan terbuka memerlukan berbagai strategi dan kegiatan.yang bersifat fleksibel agar dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pemberdayaan masyarakat berbasis masyarkat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Program-program yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak menghasilkan manfaat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tidak sedikit pula program-program yang tidak berhasil karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak ada keberlanjutan dari masyarakat.

3.2 Saran

Pada dasarnya masyarakat pesisir tidak hanya termarginalkan dalam hal geografis, tetapi juga dalam hal keterlibatan dengan pihak luar. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai konflik dan masalah yang tak kunjung reda pada masyarakat pesisir, diperlukan adanya suatu integrasi dan kerjasama antara pihak terdidik baik suatu lembaga ataupun pemerintah dengan masyarakat pesisir untuk memberikan pendidikan dan kegiatan nyata yang berkelanjutan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat pesisir bukan suatu obyek yang hanya patut diteliti tentang berbagai ketimpangan yang terjadi didalam masyarakat tersebut dan kemudian dibela. Namun, masyarakat pesisir memerlukan suatu kegiatan yang tidak bersifat advokasi melainkan suatu fasilitator yang dapat menampung aspirasi mereka. Olek karena itu, untuk pihak luar yang bekerja sama dengan masyarakat pesisir hanya patut mendengarkan, dan mendampingi mereka serta memberikan alternative pemecahan masalah karena masyarakat pesisir sendirilah yang akan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Comments are closed.