KARAKTERISTIK SOSIAL MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PERKEMBANGAN SUMBER ALAM LINGKUNGAN LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa.  Dan, lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir.  Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan.  Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiviersity) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi, di tengah gemerlapnya kekayaan alam nan melimpah ternyata Indonesia belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat disekitarnya yaitu masyarakat pesisir. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia namun kenyataannya masyarakat pesisir masih merupakan masyarakat miskin baik secara kultural maupun struktural.

Salah satu penyebabnya adalah banyak pihak termasuk elit penguasa yang tidak mau bertanggungjawab terhadap kepentingan mereka dalam mengeruk sumberdaya lingkungan laut. Selain itu, penyebab yang timbul dari masyarakat setempat adalah ekosistem sumber alam lingkungan laut yang telah mengalami degradasi sebagai akibat eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak ramah lingkungan dan terkendali. Keawaman masyarakat tersebut adalah tantangan bagi para ahli untuk memperbaiki strategi hidup dan kearifan lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, semakin terasa bahwa untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pemahaman sosiologi masyarakat pesisir.  Sosiologi masyarakat pesisir ini direkonstruksi dari basis sumberdaya dan bersumber pada aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumberdaya alam lingkungan laut.

1.2 Perumusan Masalah

-        Bagaimana mengatasi lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kelautan dan wilayah pesisir

-        Bagaimana menyesuaikan karakteristik sosial masyarakat dengan metode peningkatan sumberdaya lingkungan laut untuk menunjang kondisi ekonomi masyarakat setempat

-        Apa inti permasalahan yang menjadi pengaruh timbulnya kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pesisir

-        Merujuk kepada program pembangunan, program seperti apa yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan meningkatkan pendapatan para nelayan

1.3 Tujuan

Makalah ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

  1. mengidentifikasi karakteristik sumberdaya kelautan dan kondisi wilayah pesisir di beberapa wilayah Indonesia,
  2. mengidentifikasi dan menelaah berbagai kendala dan permasalahan yang muncul sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir,
  3. menyusun program dan rekomendasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir.

1.4 Manfaat

Makalah ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir. Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir baik sosial maupun ekonomi. Selain itu, secara bersama-sama dapat menjaga lingkungan alam laut dari berbagai dampak yang dapat mengancam kelestariannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km2. Lingkungan alam laut tersebut banyak mengandung sumber  alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia diantaranya pasir, kerikil, kerang, bakau, ikan, dan sebagainya.

Namun, pada kenyataannya Bangsa Indonesia belum bisa menjadi bangsa yang maju meskipun kekayaan sumberdaya  yang berada di laut sangat melimpah dan potensi dari kekayaan laut tersebut dapat diberdayakan oleh penduduk sekitar demi meningkatkan taraf hidup mereka di masa mendatang, Oleh karena itu, demi menjaga keberlanjutan sumberdaya tersebut, maka perlu kiranya dirancang dan diimplementasikan rambu-rambu atau batasan-batasan eksploitasi disesuaikan dengan keberadaan sumberdaya, zonasi dan karakteristik sumberdaya serta karakteristik daerahnya sebagai satuan wilayah pembangunan.

Banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir kurang terbuka terhadap teknologi dan tidak cocoknya pengelolaan sumberdaya dengan kultur masyarakat setempat. Untuk melihat setiap dimensi dari masyarakat pesisir, berikut akan dijelaskan terlebih dahulu, Apa yang dimaksud dengan masyarakat pesisir itu?dan seperti masayarakat pesisir itu?

Berdasarkan pendapat Nikijuluw dalam Dietriech (2001)1 “Masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai  kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir”. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain.

Setiap komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk memperjelas perbedaan masyarakat pesisir dengan yang lain, berikut matriks masyarakat berdasarkan unsure pengikat sosial sosial yang terjadi pada suatu komunitas

2.2 Klasifikasi Masyarakat

Tabel 1. Matriks masyarakat

Unsur pengikat sosial kerumunan Golongan Sosial Jaringan sosial Kelompok sosial himpunan komunitas
Pusat orientasi Dasar Mungkin ada Ada Ada ada Ada
Sarana interaks Tidak ada Mungkin ada Dasar Ada ada Ada
Aktvts interaks Mungkin ada Mungkin ada Dasar Ada ada Ada
Kesinambungn Tidak ada Dasar Mungkin ada Ada ada Ada
Identitas Tidak ada Mungkin ada Mungkin ada dasar dasar Dasar
Lokasi Tidak relevan Mungkin ada Mungkin ada Mungkin ada Mungkin ada Dasar
Adat, norma Tidak ada Dasar Mungkin ada dasar dasar Dasar
Organisasi Tidak ada Tidak ada Mungkin ada Tidak ada dasar ada
Pimpinan Mungkin ada Tidak ada Mungkin ada dasar ada Ada

Sumber : Koentjaraningrat (1990)

Berdasarkan klasifikasi di atas, merujuk pada pendapat Redfield maka karakteristik sosial masyarakat pesisir berada pada setiap komunitas. Namun, kebanyakan masyarakat pesisir merupakan tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Desa terisolasi diantaranya para nelayan yang tidak punya akses dan hanya mengabdikan dirinya kepada sumber laut.

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakterisik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya  didominasi dengan pelayan. Pelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol.

“nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat open acces dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir sepeti nelayan memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka” (Satria, 2002)2.

2.3 Karakteristik Masyarakat

Selain itu, karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memilki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah.

Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan” (Satria, 2002)3. Dari masalah utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaannya.

Dalam hal ini peranan aktif LSM sangat membantu dalam mengarahkan strategi pembangunan yang diperlukan masyarakat pesisir dan menunjang pengelolaan sumberdaya lingkungan laut di sekitar tempat tinggal mereka misalnya budidaya perikanan . Pengelolaan ini dilakukan dengan kegiatan nyata yang sesuai dengan warna dari kultur masyarakat setempat. Selain itu LSM harus mampu memberikan masukan dan kritikan bagi strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Lemahnya Keterlibatan Stakeholder

Masalah yang muncul dari beberapa kelembagaan adalah memperlakukan masyarakat pesisir dengan cara dan sudut pandang secara sama. Sejatinya, masyarakat tidak dapat diperlakukan dengan sama dalam aturan-aturan yang sifatnya mekanistik karena masyarakat bukanlah mesin. Kegagalan yang terjadi dalam proses pembangunan yang terjadi di masyarakat pesisir disebabkan karena kebanyakan dari proyek pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat pesisir adalah proyek yang berorientasi hasil dengan mengabaikan proses pembangunan dan kultur masyarakat pesisir. Selain itu, banyak dari pihak luar yang kurang antusias dan kurang simpati dalam keikutsertaan membangun sumberdaya wilayah pesisir dan memberdayakan masyarakat setempat.

Munculnya masalah tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar stakeholder karena belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tesebut. Selain itu, lemahnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sering berdampak pada munculnya ketidak-sepahaman dan konflik penggunaan ruang antar stakeholder dalam rangka menjaga keseimbangan keberlanjutan sumberdaya alam yang berada di sekitar wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, tekait dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas pengkajian kebijakan kelautan secara partisipatif dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan.

Masyarakat pesisir memerlukan bentuk kegiatan nyata yang dapat membangun ekonomi mereka tanpa menghilangkan kultur dan karakteristik dari masyarakat pesisir tersebut. Maka diperlukan bentuk kegiatan yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri segala urusan daerahnya. Begitu juga dengan wilayah pesisir, ketua masyarakat atau kepala suku dapat bekerjasama dengan penduduk untuk mengurus pesisir dan lautnya sesuai dengan adat mereka. Namun, disamping itu masyarakat pesisir harus bekerjasama juga dengan pemerintah atau BPL (Badan Penyuluhan Lapangan) untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat supaya pengelolaan sumberdaya alam lingkungan laut dapat termanfaatkan dengan baik dan lestari.

Pemerintah atau pihak luar harus memberikan wewenang kepada masyarakat dengan memberikan tanggungjawab penuh kepada masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, penegakan aturan dan memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk mengemukakan strategi sesuai dengan keinginan mereka. Dewasa ini ada program yang belum banyak ditemukan di Indonesia yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (PSWP-BM). Program ini memiliki kapasitas dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya mereka dengan baik (Tulungen dalam ,….)4

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat akan berjalan secara berkelanjutan berdasarkan tingkat pengendalian stakeholder. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi masyarakat.

Pertamacommand and control, model ini merupakan model yang memberikan wewenang seluas-luasnya terhadap pemerintah sehingga prosesnya berlangsung secara sentralistik. Kedua, model CBM, dalam model ini (masyarakat terdidik) nelayan atau pelaku usaha perikanan yang mempunyai wewenang untuk mengelola sumberdaya sepenuhnya. Terakhir adalah model co-management, model ini sama-sama melibatkan antara pemerintah dan masyarakat (nelayan) dalam mengelola sumberdaya”(Satria, 2002)5

Proses pengelolaan sumberdaya yang dilaksanakan dengan program PSWP-BM dan model-model pendekatan terhadap masyarakat pesisir, dapat memberikan keleluasan terhadap masyarakat pesisir yang karakternya cenderung keras dan tegas dalam mengembangkan keahlian mereka secara optimal. Selain itu, baik kegiatan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah harus bersifat fleksibel, agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

3.2 Permasalahn Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Keterbelakangan dan kemiskinan bukanlah cerita baru bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua kemiskinan absolute dan kemiskinan relative (Satria, 2002)6. Kemiskinan absolute adalah masyarakat yang secara alamiah benar-benar miskin berdasarkan ketentuan ukurannya. Sementara itu, kemiskinan relative merupakan kemiskinan dari suatu kelompok pendapatan bila dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya

Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir. ketertinggalan ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu : kemiskinan structural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu.Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabelvariabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan.. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu (Nikijuluw dalam Die, 1996)7.

Kemiskinan kultural terjadi karena faktor internal, nelayan miskin karena kurangnya modal dan keterbatasan teknologi dan menajemen bahkan karena sifat malas yang dimiliki oleh nelayan yang menyebabkan dia miskin. Berbeda dengan kemiskinan cultural yang timbul dari intern, kemiskinan structural terjadi karena factor eksternal misalnya adanya hambatan bagi mobilitas vertical nelayan, tidak adanya dukungan dari pemerintah atau hubungan patron-klien yang masih bersifat asimetris.

Aspek  struktural menyebabkan lemahnya posisi nelayan atau pembudidaya ikan dalam pemasaran. Proses tawar menawar menyebabkan para nelayan sangat lemah dan tidak berdaya karena hasil produksi mereka yang masih minim. Selain itu, desakan kebutuhan yang memaksa nelayan untuk menerima tawaran harga dari pasar meskipun harga tersebut sangat merugikan nelayan. Sehingga kajian tentang pemberdayaan untuk mengatasi masalah para nelayan, kemiskinan dan keterbelakangan sangatlah penting.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Wahyono, 2001). Program pemberdayaan masyarakat adalah program yang seluruhnya melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat,dan berbasis masyarakat karena pihak luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternative pemecahan masalah bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan maka harus ada pengetahuan yang luas dan penguatan system lokal sehingga ide dan gagasan para nelayan patut didengarkan dengan baik.

7Dietriech G. Bengen. Pelatihan Pengelolaan Wilayah Terpadu. (Bogor 2001)

Selain itu, pemberdayaan harus berlanjut dan bukan untuk waktu yang singkat., karena kekompleksan suatu masalah disetiap individu dan setiap masyarakat berbeda-beda. Sekarang  ini, sudah banyak proses pemberdayaan bagi para nelayan miskin yang tertinggal. Namun, sering kali nelayan hanya menjadi pihak yang dibela bukan diperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka. Proses pemberdayaan bukan lagi suatu proses advokasi melainkan proses tindakan dan pendidikan yang mendatangkan perubahan yang bermanfaat bagi para nelayan.

3.3 Program-Program Pemberdayaan

Permasalahan mendasar dari kemiskinan yang terjadi di masyarakat tentunya para nelayan yang tidak berdaya adalah kurang terlibatnya para nelayan dalam pemberdayaan sosial ekonomi. Masyarakat kurang dilibatkan secara total dalam pelaksanaan program pembangunan yang menyangkut kepentingan diri mereka sendiri. Sedangkan pemberdayaan masyarakat seakan-akan menjadi new mainstream upaya bagi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan suatu proses pemberdayaan dapat dilihat dari seberapa erat kerjasama antara masyarakat dan stakeholder dan stakeholder dengan pihak pemerintah daerah. Menciptakan lapangan kerja dan mendekatkan masyarakat dengan sumber modal, teknologi dan pasar merupakan salah satu cara pendekatan dari  proses pemberdayaan.

Setelah dikembangkannya program pemberdayaan di masyarakat pesisir, maka perlu adanya rancangan program-program yang dapat diimplementasikan sampai generasi mendatang, dapat mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pesisir dan meningkatkan pendapatan para nelayan. Program pengentasan kemiskinan contohnya penggunaan es dan rantai dingin. Nelayan menggunakan es untuk hasil tangkapan ikan mereka agar awet sejak ikan ditangkap sampai ikan tiba di pasar.

Program besar lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan  adalah pembangunan sarana perikanan khususnya pelabuhan perikanan dari yang paling kecil yang dimiliki nelayan sampai yang paling besar pelabuhan perikanan samudera. Selain program-program diatas, pengembangan koperasi perikanan, kelompok usaha bersama, dan pengembangan kemitraan usaha dapat dijadikan rujukan program untuk mengentaskan kemiskinan (Nikijuluw dalam Bengen, 2001)8. Selain program pengentasan kemiskinan, program pengelolaan

8 Dietriech G. Bengen. Pelatihan Pengelolaan Wilayah Terpadu. (Bogor 2001)

wilayah pesisir juga sangatlah penting karena komunitas masyarakat pesisir berdomisili di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumberdaya yang terkandung di wilayah pesisir dan laut. Pada saat yang sama juga masyarakat harus bisa menjaga lingkungan dan ekosistem pesisir agar penggunaan sumberdaya pesisir tidak menimbulkan dampak negatif.

Langkah pertama program pengelolaan sumberdaya adalah mengidentifikasi isu dan masalah di wilayah pesisir, mengadakan program pendidikan penyuluhan bagi masyarakat, mengadakan kerjasama antara masyarakat dengan suatu lembaga (Darmawan dalam Bengen,2001)9,. Program nyatanya adalah pengelolaan dan budidaya perikanan, pengembangan system  agribisnis dalam upaya meningkatkan pendapatan para nelayan. Program lain adalah kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengembangkan pariwisata secara optimal namun  seimbang antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi (Soebagio,2004)10.

Namun perlu diperhatikan, pembangunan sarana pariwisata yang menggunakan sumberdaya dan keindahan lingkungan laut harus sesuai dengan ekowisata. Karena bisa jadi hal tersebut dapat mengakibatkan tingginya biaya hidup setempat. Sementara itu, keunikan ekosistem di suatu lingkungan adalah nilai dasar dan modal utama yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan pariwisata.

9 Dietriech G. Bengen. Pelatihan Pengelolaan Wilayah Terpadu. (Bogor 2001)

10 Soebagio .Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Kepulauan Seribu dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.(Bogor,2004)

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masyarakat pesisir merupakan suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu, dibalik kemarginalannya, masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumberdaya dan teknologi, serta peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkkan karakter budayanya

Masyarakat pesisir yang memiliki karakter tegas, keras, dan terbuka memerlukan berbagai strategi dan kegiatan.yang bersifat fleksibel agar dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pemberdayaan masyarakat berbasis masyarkat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Program-program yang telah dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat pesisir telah banyak menghasilkan manfaat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, tidak sedikit pula program-program yang tidak berhasil karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak ada keberlanjutan dari masyarakat.

3.2 Saran

Pada dasarnya masyarakat pesisir tidak hanya termarginalkan dalam hal geografis, tetapi juga dalam hal keterlibatan dengan pihak luar. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai konflik dan masalah yang tak kunjung reda pada masyarakat pesisir, diperlukan adanya suatu integrasi dan kerjasama antara pihak terdidik baik suatu lembaga ataupun pemerintah dengan masyarakat pesisir untuk memberikan pendidikan dan kegiatan nyata yang berkelanjutan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat pesisir bukan suatu obyek yang hanya patut diteliti tentang berbagai ketimpangan yang terjadi didalam masyarakat tersebut dan kemudian dibela. Namun, masyarakat pesisir memerlukan suatu kegiatan yang tidak bersifat advokasi melainkan suatu fasilitator yang dapat menampung aspirasi mereka. Olek karena itu, untuk pihak luar yang bekerja sama dengan masyarakat pesisir hanya patut mendengarkan, dan mendampingi mereka serta memberikan alternative pemecahan masalah karena masyarakat pesisir sendirilah yang akan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Seperti Apa sih Fakta Pengangguran Di Indonesia??

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar secara sosial dalam ekonomi. Di negara-negara berkembang, upaya-upaya pembangunan diarahkan pada perbaikan tingkat hidup, harga diri dan kebebasan, dengan dimensi pembangunan yang berorientasi pada pengentasan keterbelakangan dalam bentuk kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Suryana, 2000). Dari total jumlah penduduk hanya sebagian yang bekerja, dan sebagian lainnya tidak bekerja. Mereka yang bekerja adalah mereka yang berminat untuk bekerja, telah berusaha mencari atau menciptakan pekerjaan, dan berhasil mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan. Sedangkan mereka yang tidak bekerja adalah mereka yang sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil, dan mereka yang berniat untuk tidak bekerja.

Mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (menemukannya) disebut pengangguran. Istilah pengangguran (unemployment) tidak berkaitan dengan mereka yang berniat untuk tidak bekerja seperti siswa atau mahasiswa (sekalipun ada yang sambil bekerja atau berusaha mencari pekerjaan sambil sekolah atau kuliah, mereka diasumsikan tidak mencari pekerjaan), ibu rumah tangga yang sengaja memfokuskan diri untuk mengurus keluarga, atau penduduk usia kerja yang karena kondisi fisik mereka tidak dapat bekerja sehingga tidak mencari kerja (Djohanputro, 2006), Pengangguran merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan.

4.2 Gambaran Keadaan Pengangguran di Indonesia

Bappenas (dalam Kompas, 2003) memperkirakan pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja akan mencapai 102, 88 juta orang termasuk angkatan kerja baru 2,10

juta orang. Tambahan lapangan kerja yang tercipta hanya 10,83 juta orang. Penciptaan lapangan kerja yang tak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru itu menyebabkan angka pengangguran terbuka tahun 2004 meningkat menjadi 10,83 juta orang (10,32 % dari angkatan kerja), dari tahun sebelumnya 10,13 juta orang(9,85 % dari angkatan kerja). Peningkatan pengangguran terbuka ini akan terus berlanjut tahun 2005 dimana angka pengangguran terbuka diproyeksikan menjadi 11,19 juta orang atau 10,45 % dari angkatan kerja. Proyeksi ini dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004 dan 2005 masingmasing 4,49 % dan 5,03%. Menurut Kwik Kian Gie (2003), pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 4,49% (tahun 2004) dan 5,03% (tahun 2005) samasekali tidak menjamin terbukanya lapangan kerja. Tantangan utama pemerintah sekaligus bangsa Indonesia adalah terus menerusnya jumlah pengangguran seperti terlihat pada tabel berikut :

Tkt Pendidikan

Struktur angkatan

kerja

Juta %

Struktur pekerja

Juta %

Struktur

pengangguran terbuka

Juta %

SD dan SD ke bawah 59,05             58,6 55,84      60,9 3,22               35,3
SMTP 17,49             17,4 15,34      16,7 2,15               23,5
SMU 12,21          12,1 10,07     11,0 2,14            23,4
SMK 7,12             7,1 6,02        6,6 1,11            12,2
Diploma 2,21             2,2 1,96         2,1 0,25             2,7
Universitas 2,69             2,7 2,42         2,6 0,26             2,8
Jumlah 100,77        100,0 91,65    100,0 9,13           100,0

Sumber : Sakernas BPS, 2002

Data tahun 2002 yang terlihat dari tabel di atas menunjukkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,13 juta orang atau 9,06% dari keseluruhan angkatan kerja. Jumlah ini dua kali lipat lebih dari jumlah pengangguran terbuka sebesar 4,3 juta jiwa atau 4,86 persen tahun 1996 setahun sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Data di atas belum termasuk setengah penganggur, yakni orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang jumlahnya 28,9 juta orang pada tahun 2002. Krisis ekonomi ditambah dengan krisis moral para penyelenggara Negara dengan maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menghambat pertumbuhan ekonomi yang justru akan memungkinkan terciptanya lapangan kerja.

Data Tabel di atas juga menunjukkan struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tamatan sekolah Dasar(SD) ke bawah. Untuk angkatan kerja tahun 2002 yang berpendidikan SD ke bawah mencapai 59,05 juta orang atau sekitar 58,6 % dari angkatan kerja, diikuti SMTP 17,49 juta orang, SMU 12,21 juta orang dan seterusnya (lihat tabel). Strukur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka yang didominasi oleh manusia Indonesia yang berpendidikan rendah ini sangat rentan terhadap konflik sosial. Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial di tengah masyarakat

4.3 Penyebab Terjadinya Pengangguran

Dari analisis pohon masalah yang dikemukakan oleh Jelamu Ardu Marius (2004) yang ditampilkan pada analisis data memperlihatkan bahwa core problem(inti persoalan) yang menjadi isu utama Bangsa Indonesia adalah pengangguran. Ada beberapa sebab langsung(direct causes) terjadinya pengangguran besar-besaran di Indonesia yakni 1) terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, 2) Kelangkaan Lapangan Kerja, 3) Pemulangan TKI ke Indonesia, 4) Rasionalisasi karyawan dll. Sebab langsung ini pada saat yang sama menjadi akibat dari sebab-sebab yang lain. PHK disebabkan oleh perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet/tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter(melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita dan sistematik pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor(tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya detidak dihayatinya nilai-nilai agama, lemahnya penegakan hukum dll.

Hal yang sama pada fenomena kelangkaan lapangan kerja sebagai penyebab langsung(direct cause) pengangguran. Kelangkaan lapangan kerja disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah. Secara teoritik(perhitungan standar dalam ekonomi), setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menghasilkan penyerapan tenaga kerja baru 400.000 orang. Pertumbuhan ekonomi yang rendah disebabkan oleh lumpuhnya aktivitas ekonomi (bubarnya pabrik-pabrik/perusahaan, lumpuhnya kegiatan ekspor impor, melemahnya daya saing, kehilangan devisa, larinya investor dll).

Lumpuhnya aktivitas ekonomi disebabkan oleh terjadinya krisis moneter, dan krisis moneter disebabkan oleh krisis ekonomi (ditambah lagi dengan krisis politik, moral,sosial ). Krisis ekonomi disebabkan oleh mengguritanya KKN. Mengapa ada KKN?Karena pemerintahan yang kotor, tidak adanya penegakan hukum, melemahnyanilai-nilai moral dan agama dsb. Fenomena pemulangan TKI sebagai penyebab langsung dari pengangguran juga mengikuti logika sebab-akibat yang ada pada pohon masalah di atas. Ribuan TKI dari Malaysia yang beberapa waktu lalu dipulangkan ke Indonesia menambah jumlah pengangguran yang ada(direct cause/sebab langsung). Ada beberapa sebab yang tak langsung misalnya karena mereka masuk secara illegal dan tidak terdaftar di Kedutaan atau Konsulat RI di negara-negara tujuan TKI, atau keberadaan mereka dirasakan sebagai beban dan ancaman bagi tenaga kerja dalam negeri dll. Pertanyaan lanjut mengapa mereka masuk secara ilegal? Ada banyak jawaban misalnya karena persyaratan menjadi TKI sangat ketat, sulit memasuki negara tujuan karena itu mereka mengambil jalan pintas. Sebab-sebab ini bisa ditelusuri lagi. Mengapa mengambil jalan pintas? Sebabnya bisa karena terdesak oleh kondisi atau mental bangsa kita yang suka merentas dan cari gampang dan sebagainya.

4.4 Dampak Terjadinya Pengangguran di Indonesia

Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia lambat-laun akan menimbulkan banyak masalah sosial yang nantinya akan menjadi suatu krisis sosial. Suka atau tidak suka, pengangguran selalu berkorelasi dengan kemiskinan yang identik dengan kebodohan, kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya. Indikator masalah social ini bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang orang tuanya menganggur, yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik.

Ironisnya, apa yang terjadi saat ini adalah banyak para penganggur Indonesia yang mencari jalan keluar dengan mencari nafkah yang tidak halal. Banyak dari mereka yang menjadi pencopet, penjaja seks, pencuri, preman, penjual narkoba, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit mereka yang dibayar untuk berbuat rusuh atau anarkis demi kepentingan politik salah satu kelompok tertentu.. Belum lagi dengan semakin menjamurnya prostitusi di Indonesia, sebuah pilihan hidup akibat himpitan ekonomi.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dari segi ekonomi akibat dari pengangguran yang terlalu tinggi dapat mengurangi pendapatan pajak, jika pendapatan pajak kecil maka sangat sulit bagi generasi Indonesia untuk membangun dan memolerbaiki kondisi Negara. Atau bahkan pembangunan Negara akan menjadi sangat lambat dan terbelakang. Dari segi sosial, bagaimana bisa membangun negara. minimal pembangunannya jadi lambat dan terbelakang. Dari segi sosial, banyaknya penggangguran akan meningkatkan kriminal, kehidupan yg kurang sehat. Sedangkan dari segi pendidikan, akibat yang akan muncul adalah banyak anak yang putus sekolah.

4.5 Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia

Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang banyak bagi kemanusiaan, artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Kita harus menjadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro (umum) dan mikro (khusus) (Sinuraya,2004).

Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi, setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.

Selain itu, menurut Sinuraya (dalam Surat Pembaruan Daily, 2004) ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

  1. Pengembangan mindset dan wawasan penganggur. Berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya, namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang.
  2. Segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur diberbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).
  3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik.
  4. Segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
  5. Mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang. Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.
  6. Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.
  7. Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
  8. Harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.
  9. Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.

10. Segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.         Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya, umurnya penganggur terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru masuk ke pasar kerja, dan sebagainya.Diharapkan ke depan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.

Berguru Antikekerasan Pada Badshah Khan

Rasulullah berpesan kepada kita “Mencaci maki orang muslim itu kufur, sedangkan membunuhnya juga kafir.” (H R Bukhari-Muslim). Jangankan untuk membunuh, saling caci-maki seagama, atau kekerasan antar suku pun tak diperbolehkan. Prinsip inilah yang dipegang kuat oleh Badshah Khan, pejuang risalah muslim anti kekerasan dari Perbatasan Barat Laut.

Pasalnya, perlawanan antikekerasan merupakan satu-satunya cara efektif melawan kezaliman. Hanya dengan antikekrasan, dunia masa kini bisa bertahan hidup menghadapi produksi masal senjata-senjata nuklir. Sekarang ini dunia lebih mumbutuhkan pesan cinta kasih dan perdamaian Gandhi pun pernah berandai “Andai saja dunia sunguh-sungguh tidak ingin menyapu habis peradaban dan kemanusiaannya sendiri dari muka bumi ini”, ungkapnya kepada Eknath Easwaran tahun 1983.

Adalah Badshah Khan (1890-20 Januari 1988). Lahir dan besar dikeluarga berdarah Pushtun atau Pathan (ningrat) di perbatasan Barat laut (Pakistan dan Afganistan) yang beragama Islam. Konon, penduduknya menjadikan balas dendam dan pembunuhan sebagai warisan abadi keluarga. Postur tubuhnya luar biasa besar dan sosoknya terkesan angker tinggi dengan menjulang ke langit. Tapi, wajahnya memancarkan keteduhan dan perdamaian. Ia merupakan pribadi yang unik, tak suka menyak

iti, bahkan berkelahi pun tak pernah.

Kecintaanya terhadap ajaran Mahatma Gandhi yang mempercayai bahwa perlawanan anti kekerasan adalah satu-satunya cara sempurna untuk melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, Ia kerap kali dijuluki Gandhi dari perbatasan. Memang Gandhi bagi Badshah Khan adalah murid sekaligus guru antikekerasan. Kala puluhan ribu bangsanya binasa di tangan kekejaman Inggris, Khan tak sekalipun tergerak untuk membalasnya dengan mengangkat senjata. Kedengaranya, ironis sekali. Malahan Ia mencoba

mengkampanyekan gerakan perdamaian dari dari Kampung ke Kampung selama 80 tahun. Saat masih muda beliau pernah memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan, darah panas kaum pathan memang terlanjur mengalir dalam urat nadinya. Namun, saat dipenjara beliau tidak mempunyai kesibukan lain kecuali membaca Al-Quran. Membaca tentang nabi Muhammad di Mekkah, tentang kesabaranya, pengorbanan dan pengabdiannya. Meresapi tentang perjuangan Gandhi menentang Britsh Raja. Ketika akhirnya pertemuan dengan Gandhi membuat beliau belajar tentang semua gagasan, sikap anti kekerasan dan program konstruktifnya, sampai akhirnya mereka mengubah hidup Badshah Khan selamanya.

Melengkapi keseriusannya kepada gerakan anti kekerasan Ia juga mendirikan sekolah bernama Azad di Utmanzai. Guru dan muridnya menggunakan mimbar supaya terbuka, toleran dan peka terhadap persaolan di sekitarnya. Seorang muslim bersahaja ini terus gencar mengajak banyak pemuda untuk mendukung gerakan khudai Khidmatgar (pelayan Tuhan dan Kemanusiaan), sebuah antikekerasan yang dilancarkan untuk membendung kekerasan atas nama apa pun dengan semboyan; “Pertama, Aku berjanji akan melayani kemanusiaan dalam nama Tuhan. Kedua Aku berjanji akan menolak kekerasan dan balas dendam. Ketiga, Aku berjanji akan mengampuni mereka yang menindasku atau memperlakukanku dengan kejam”.

Mencermati kehidupan yang tak kujung selesai dari peperangan, cinta kasih dan perdamaian adalah hal pertama yang harus diaktifkan. Tokoh pionir kita, Badshah Khan dengan keindahan prinsip hidupnya dan kelembutan perangainya menyentuh siapa saja yang merindukan kedamaian. Marilah kita berguru pada Badshah Khan tentang anti kekerasan. Sehingga cita-cita Bangsa Indonesia untuk merwujudkan masyarakat adil, sejahtera, damai, terbuka, toleran dapat dengan mudah direalisasikan.FRF*